LATAR BELAKANG SUKABUMI

PERKEMBANGAN KOTA SUKABUMI, JAWA BARAT

Foto dibawah menggambarkan kota sukabumu jaman dulu.

Sukabumi berasal dari kata Soekaboemi yang sebenarnya telah ada sebelum hari jadi Kota Sukabumi yaitu 13 Januari 1815. Kota yang saat ini berluas 48,15 km2 ini asalnya terdiri dari beberapa kampung bernama Cikole dan Paroeng Seah, hingga seorang ahli bedah bernama Dr. Andries de Wilde menamakan Soekaboemi. Perlu diketahu Andris de Wilde ini juga adalah seorang Preanger Planter (kopi dan teh) yg bermukim di Bandoeng, dimana eks rumah tinggal dan gudang kopinya sekarang dijadikan Kantor Pemkot Bandung.

Awal mulanya ia mengirim surat kepada kawannnya Pieter Englhard mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mengganti nama Cikole (berdasar nama sungai yg membelah kota Sukabumi) dengan nama Soekaboemi 13 Januari 1815. Dan sejak itulah Cikole resmi menjadi Soekaboemi. Kata Soekaboemi berasal dari bahasa Sunda soeka-boemen yang bermakna udara sejuk dan nyaman, dan mereka yang datang tidak ingin pindah lagi karena suka dengan kondisi alamnya. Namun, bukan berarti hari jadi Kota Sukabumi jatuh pada tanggal tersebut.

Ceritanya memang tidak singkat, bermula dari komoditas kopi yang banyak dibutuhkan VOC, Van Rie Beek dan Zwadecroon berusaha mengembangkan lebih luas tanaman kopi disekitar Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Tahun 1709 Gubernur Van Riebek mengadakan inspeksi ke kebun kopi di Cibalagung (Bogor), Cianjur, Jogjogan, Pondok Kopo, dan Gunung Guruh Sukabumi. Dan inilah salah satu alasan dibangunnya jalur lintasan kereta-api yg menghubungkan Soekaboemi dengan Buitenzorg dan Batavia di bagian barat dan Tjiandjoer (ibukota Priangan) dan Bandoeng di timur.

Saat itu, de Wilde adalah pembantu pribadi Gubernur Jenderal Daendels dan dikenal sebagai tuan tanah di Jasinga Bogor. Pada 25 Januari 1813, ia membeli tanah di Sukabumi yang luasnya lima per duabelas bagian di seluruh tanah yang ada di Sukabumi seharga 58 ribu ringgit Spanyol. Tanah tersebut berbatasan dengan Lereng Gunung Gede Pangrango di sebelah utara, Sungai Cimandiri dibbagian selatan, lalu di arah barat berbatasan langsung dengan Keresidenan Jakarta dan Banten dan di sebelah Timur dengan Sungai Cikupa.

Pada 1 April 1914, Sukabumi diangkat statusnya menjadi Gemeente. Alasannya, di kota ini banyak berdiam orang Belanda dan Eropa pemilik perkebunan (Preanger Planters) di daerah Selatan dan harus mendapatkan kepengurusan dan pelayanan yang istimewa. Pada tanggal yang sama 354 tahun yang lalu, Belanda bangga memenangkan perang melawan Spanyol. Itulah mengapa tanggal 1 April dijadikan ulang tahun Kota Sukabumi. Kemudian 1 Mei 1926 pemerintahan kota dibentuk dan diangkat Mr. GF. Rambonet sebagai burgemeester (wali kota) pertama di Sukabumi.

           

Guna meningkatkan kualifikasi Sumber Daya Amnusia, Sumber Daya Alam dan Ekonomi, Pemkab Sukabumi dan Universitas Pakuan (Unpak) Bogor, lakukan kerjasama, yang dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), antara Bupati Sukmawijaya dengan rector Unpak, Bibin Rubini dan  Ketua DPRD Badri Suhendi, yang disaksikan pimpinan komisi serta sejumlah perwakilan dari Unpak kemarin.

Bibin menerangkan, MoU ini terjadi atas permintaanPemkab Sukabumi, dalam hal pengelolaan pemantapan pelatihan pendidikan profesi, khususnya gurum dan perangkat lainnya, serta penelitian dibidnag pertambangan, “ Unpak memiliki sejumlah peneliti ahli dibidnag tambang. Kabupaten Sukabumi memiliki potensi.Ini yang kita kerjakaan nanti guna mengetahui kualitas, potensi yang terkandung di alam Kabupaten Sukabumi” papar dia keapda sejumlah wartawan.

Pada bidang ekonomi, lanjut dia, Kabupaten Sukabumi masih tercatat sebagai daerah tertinggal, “ maka perlu pengkajian guna mencari akar masalah persoalan ekonomi. Dari segi wilayah yang sangat luas, asumsi sementara bias menghambat laju ekonomi. Potensi yang berlum tergali secara luas juga salahsatu indicatornya”pungkas dia.

Bupati Sukmawijaya pada kesempatan itu mengungkapkan, potensi SDA diwilayahnya, masih banyak. Bahan mineral logam, seperti Emas, Galena, Biji Besi dan PAsir besi dan lainya, berlum tergarap secara maksimal. Padahal, tambah dia, potensi ini sangat membantu kesejahteran masyarakat dari sisi ekonomi. Sehingga Pemkab Sukabumi masih membutuh pengembangan data dan investor, “ Kita membutuhkan investor. Dan PEmkab mulai saat ini akan meyediakan layanan informasi terkait bidang investasi secara lengkap” ungkap Bupati.

Sekedar diketahui saja, lanjut dia, kini di Kabupaten sukabumi telah berdiri sebanyak 37 perusahaan yahng bergerak dibidang tambang. Namun keseluruhan perusahaan ini, belum melaksanakan operasi karena terbentur kendala-kendala tekhnis, “ Apabila ke 37 perusahaan itu berjalan dengan normal, ekonomi rakyat akan ternagkat. Pengurangan penganguran akan terjadi yang dapat berimbas terhadap pendapatan masyarakat” katanya (ron)
Sedangkan Sukmawijaya menyoroti soal banyaknya potensi SDA di Kabupaten Sukabumi. “Di sini (Kabupaten Sukabumi, red,-) masih banyak galian emas, pasir besi, galena dan lainnya. nanti jika kita membutuhkan pasti akan kita hubungi. Karena kita juga sangat membutuhkan untuk meningkatkan dan mengenmbangkan daerah kami,” tukasnya.
Selain itu, pada MoU itu juga dihadiri oleh tiga orang dari Unpak dan Komisi I,II,III,IV DPRD kabupaten Sukabumi.
Mereka menyaksikan berlangsungnya penandatanganan MoU itu

Tujuan pembangunan Kota Sukabumi telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kota Sukabumi telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kerja pembangunan daerah, dan harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah, yang akhirnya bermuara terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

. Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka kinerja pembangunan daerah dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah, ketercapaian setiap indikator makro tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh stakeholder pembangunan yang utuh meliputi : Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Oleh karena itu dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian indikator makro, perlu diterjemahkan terlebih dahulu kerangka pikir kontribusi kebijakan dan pelaku terhadap capaian indikator makro tersebut. Sehingga gambaran pencapaian indikator makro merupakan hasil kinerja dari seluruh pelaku pembangunan.

Kondisi Realisasi IPM Kota Sukabumi dari tahun 2003 hingga 2006 menunjukkan hasil di atas rata-rata Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Demikian juga kondisi realisasi indikator makro untuk AMH, RLS, AHH, dan LPE menunjukkan nilai di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat. Hal ini berarti bahwa usaha peningkatan IPM yang dilakukan melalui peningkatan usaha di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Kota Sukabumi relatif lebih berhasil di banding Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Barat. Perkembangan indikator Makro selama kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2006 merupakan cermin keberhasilan pembangunan Kota Sukabumi, untuk melihat sejauhmana dampak dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan terhadap peningkatan kualitas penduduk, yang akhirnya mengarah kepada peningkatan kesejahteraan penduduk ditujukkan oleh Perkembangan IPM Kota Sukabumi. Untuk lebih jelasnya perkembangan indikator makro dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini.

PERBANDINGAN TARGET RENSTRA DAN RELISASI INDIKATOR MAKRO
KOTA SUKABUMI TAHUN 2003-2006
(Tabel 4.2)

Perkembangan IPM selama periode tahun 2003-2006 menunjukkan peningkatan positif. Pada tahun 2003 IPM mencapai 73,40 dan tahun 2006 meningkat menjadi 75,09. namun peningkatan ini belum sesuai dengan target IPM yang telah ditetapkan dalam Renstra Kota Sukabumi tahun 2003-2008 yaitu pada tahun 2006 IPM Kota Sukabumi ditetapkan sebesar 78,37 ini menunjukkan adanya “gap” antara target dan realisasi sebesar 2,53 sehingga tingkat capaian IPM baru mencapai 96,72%. Sedangkan bila melihat target IPM Kota Sukabumi yang tertuang dalam kesepakatan bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Jawa Barat sebesar 80 tahun 2010 telah ditetapkan IPM Kota Sukabumi untuk tahun 2004 sebesar 72,90 dengan realisasi IPM tahun 2004 sebesar 73,96 sudah terlampaui dengan tingkat capaian IPM tahun 2004 mencapai 101,45%.

. Pertumbuhan Ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan diharapkan akan meningkatkan kondisi masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah kepada kondisi yang lebih baik sehingga mereka dapat menikmati hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu dalam melihat perkembangan permbangunan di Kota Sukabumi indikator lainnya seperti gini rasio, persentase pendapatan yang diterima kelompok pendapatan terbawah, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sukabumi merupakan indikator yang tidak kalah pentingnya ditetapkan untuk melihat pencapaian keberhasilan pembangunan. Kecenderungan perkembangan LPE Kota Sukabumi tahun 2003 – 2006 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Kecenderungan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukbumi Tahun 2003 - 2006

Jika diantara kalian ada yang jauh mengetahui lebih dalam mengetahui kota sukabumi, Harap berbagi informasi yang  di postkan pada Blog saya.